Empat Hal yang Harus Diperhatikan untuk Berswasembada Kedelai

by -22 views

OLEH: Muhammad Irvan Mahmud Asia (Wasekjen DPP Pemuda Tani HKTI & Komisi Tanaman Pangan DPP KNPI)

 

JAKARTA–Kebutuhan kedelai nasional terus bertambah dari waktu ke waktu, naik sekitar 1.73 persen/tahun. Total kebutuhan per tahun diangka 3 juta ton dan kemampuan untuk memproduksi (menghasilkan) kedelai dalam negeri hanya 200ribu ton lebih.

Dengan demikian, gap itu ditutupi dengan kebijakan impor kedelai. Sejak 2015 sampai 2022 ini jutaan ton kita impor kedelai dengan harga puluhan triliun dalam sekali impor.

Bahkan nilai import dependency ratio (IDR) kedelai sudah mencapai 78.44 persen, sudah mendekati lampu merah.

Saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. saatnya berbuat. Kolaborasi lintas K/L, pemerintah daerah, pelaku usaha dan industri pengguna kedelai menjadi keharusan, berkontribusi sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing.

Apakah ada potensi untuk swasembada? tentu saja ada. Untuk itu, beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam upaya mewujudkannya adalah. Pertama, mengendalikan laju alih fungsi lahan kedelai melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang. Disini sangat penting juga perbaikan data luas lahan baku kedelai sebagaimana yang sudah dilakukan Kementrian ATR/BPN untuk padi dengan penggunaan metode survei Kerangka Sampel Area (KSA). Jika ini berhasil akan memudahkan hitung-hitungan anggaran yang diperlukan untuk program swasembada kedelai. Diperlukan pula komitmen dan koordinasi intens antara pemerintah pusat dan daerah sehingga dari RPJP, RPJM, dan rencana tahunan nasional melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP), provinsi, maupun kabupaten/kota harus memasukan kedelai sebagai program strategis nasional.

Disisi Kementerian Pertanian sebagai kementerian teknis harus memiliki roadmap, sebuah petan jalan dan program aksi swasembada kedelai, termasuk didalamnya memuat kebijakan dan strategi ekstensifikasi lahan dan intensifikasi kedelai. Intensifikasi dapat dilakukan dengan peningkatan kesuburan tanah (rehabilitasi), peningkatan kualitas benih, pencegahan dan penanggulangan hama, pemanfaatan teknologi, pengembangan inovasi, dan sebagainya. Untuk ekstensifikasi dapat dilakukan dengan pencetakan lahan baru kedelai. Perluasan ini untuk menjawab kebutuhan nasional yang pertahunnya sekitar 3 juta ton. Tahun 2022 ini pemerintah menargetkan produksi kedelai dalam negeri 1 juta ton yang ditanami dilahan monokultur seluas 650ribu ha. Masih butuh perluasan tanam setidaknya sampai 1 juta ha dengan tingkat produktifitas per ha 4-6 ton untuk bisa surplus kedelai.

Kedua, saat ini sudah benih yang dihasilkan oleh para peneliti kita seperti dari IPB, BRIN untuk meningkatkan produktivitas kedelai 4-6 ton/ha. Varietas lokal ini tidak kalah kualitasnya dengan kedelai impor, umur panen lebih cepat dan beragama keunggulan lainnya. Kedelai ini juga memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dan organik (non-GMO/Genetically Modified Organism) sedangkan kedelai impor adalah GMO. Artinya kedelai lokal ini sejalan dengan kampanye kita selama ini untuk mengurangi GMO. Pekerjaan rumahnya tinggal membangun sistem perbenihan agar ketersediaan varietas yang dimaksud terjaga sepanjang musim tanam. Jadi dalam pertanian modern benih itu merupakan salah satu paket keunggulan teknologi bagi petani. Sudah saatnya kita punya industri perbenihan bermutu dan itu hasil karya anak bangsa. Dibutuhkan good will dari pemerintah apakah mau menggunakan kreasi varietas lokal yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti di negeri ini, ataukah lebih enak kedelai impor karena ada margin yang bisa didapatkan rent seekers.

Ketiga, pelatihan dan penyuluhan harus digalakan dengan massif. Abad 21 ini adala era disrupsi dan dengan kemajuan teknologi-industri hanya yang adaptiflah yang mampu survive. Dinas pertanian bersama penyuluh harus bekerja lebih ekstra membangun ekosistem pendampinagn yang kuat. Kendalanya sekarang adalah dan ini menjadi tantangan tersendiri bahwa kita ini keterbatasan penyuluh. Pemerintah harus segera meningkatkan jumlah penyuluh, setelah itu meningkatkan kapasitas SDM di lingkup dinas pertanian. Karena di banyak tempat SDM kita tidak adaptif pada perkembangan dan masalah di lapangan yang dihadapi petani. Termasuk daya adaptif pada perkembangan sains dan teknologi serta inovasi pertanian.

Keempat, perihal mekanisme pasar, pemerintah harus turun tangan, dalam kondisi petani kedelai tak berdaya, petani butuh kepastian pasar dengan harga yang kompetitif. Petani enggan menanam kedelai karena tidak ada insentif, sementara harga jualnya tak mampu menutup ongkos produksi. Pemerintah harus memiliki political will untuk melindungi petani kedelai. Hal semacam ini sudah dilakukan negara lain, pemerintahnya memberikan bantuan dari hulu sampai hilir (produk). Brazil misalnya bisa swasembada kedelai karena didukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan pasar yang baik. Semoga (*).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

No More Posts Available.

No more pages to load.